sindonews.com, JAKARTA – Pandemi virus corona (Covid-19) memberikan tekanan hebat terhadap sektor perpajakan tahun ini. Sejumlah upaya ektensifikasi seperti pengenaan pajak terhadap perusahaan asing penyedia layanan berbasis internet tampaknya belum menunjukkan hasil signifikan.Per 31 Agustus lalu, realisasi penerimaan pajak tercatat baru mencapai Rp676,9 triliun atau 56,
Harian Bisnis Indonesia, Pemerintah berencana mengatur ulang tata kerja lembaga pajak serta mekanisme koordinasi dengan Menteri Keuangan. Hal tersebut tertuang dalam rencana strategis Ditjen Pajak 2020—2024. Dalam dokumen yang ditandatangani oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo itu tertulis, penataan ini dilakukan dengan tujuan agar pemungutan pajak lebih efektif.
Harian Bisnis Indonesia, Bisnis, JAKARTA — Otoritas pajak bakal fokus melakukan optimalisasi data hasil pertukaran informasi keuangan dengan negara mitra untuk kepentingan perpajakan, dengan tujuan mendorong kinerja penerimaan yang sampai dengan bulan lalu terkoreksi cukup tajam. Dalam catatan Bisnis, sejak pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berlangsung pada 2018,
Harian Bisnis Indonesia, Bisnis, JAKARTA — Sebanyak sembilan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) asing tengah disasar oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan,
Harian Bisnis Indonesia, Bisnis, JAKARTA — Pemerintah bakal menekankan aspek penegakan hukum dalam implementasi pemajakan atas transaksi digital bagi penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik asing. Hal itu tecermin dari rencana pemerintah yang tengah menyusun beleid terkait dengan mekanisme sanksi kepada perusahaan asing.
Harian Bisnis Indonesia, Bisnis, JAKARTA — Tren transaksi gelap atau mencurigakan terkait perpajakan terus naik selama pandemi Covid-19. Bahkan terdapat pula indikasi tindak pidana perpajakan dalam setiap transaksi gelap tersebut.Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selama Juni 2020,
Harian Bisnis Indonesia, Bisnis, JAKARTA — Sejumlah emiten menyambut positif usulan penurunan tarif pajak properti, karena bila hal itu direalisasikan dapat menggenjot minat masyarakat untuk membeli rumah dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dampak positif yang lebih besar akan terasa bila penurunan pajak juga diikuti oleh kenaikan daya beli masyarakat.
Harian Bisnis Indonesia, Bisnis, JAKARTA — Pelaksanaan pertukaran informasi keuangan belum sepenuhnya efektif. Selain hasil yang belum berdampak signifi kan ke penerimaan pajak, permintaan informasi yang diajukan oleh otoritas juga tak sepenuhnya diterima oleh yurisdiksi mitra. Data Ditjen Pajak yang diterima Bisnis menunjukkan,
Harian Bisnis Indonesia, Rasio pajak Indonesia termasuk yang paling rendah di Asia Pasifi k. Padahal, Indonesia adalah salah satu anggota G20, nega ra dengan PDB yang besar. Pemerintah beralasan, rendahnya rasio pajak dipicu oleh tiga hal yakni struktur ekonomi yang sangat rapuh, gap dari sisi kebijakan, dan gap dari sisi administrasi.
Harian Kompas, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat, praktik penghindaran pajak yang terekam dalam sistem AEOI mencapai Rp 1.300 triliun. Penghindaran pajak dilakukan dengan menyembunyikan aset di luar negeri.JAKARTA, KOMPAS — Di tengah pandemi Covid-19, kerja sama perpajakan internasional dinilai krusial untuk membantu mobilisasi pendapatan domestik.
Harian Bisnis Indonesia, Bisnis, JAKARTA — Kalangan pelaku usaha pembiayaan berharap suntikan tenaga dari relaksasi beberapa jenis pajak di sektor otomotif yang tengah diusulkan kepada Kementerian Keuangan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembiayaan sektor otomotif berkontribusi lebih dari separuh dari total pembiayaan pada Juli 2020.
Harian Bisnis Indonesia, Pemerintah tengah mengkaji seluruh ketentuan mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk kesehatan, baik obat-obatan atau peralatan yang berkaitan dengan dunia medis. Dalam dokumen paparan Kementerian Keuangan kepada Komisi XI DPR yang diperoleh Bisnis, Rabu (16/9), pemerintah memberikan tiga alasan soal urgensi pengkajian atas kebijakan tersebut.
